BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Semester II Tahun 2026 di Ruang Rapat Utama, Selasa 27 Oktober 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, mengapresiasi sinergi tata kelola keuangan yang baik, yang turut berkontribusi pada capaian prestasi Pemprov Lampung.
Ia menyoroti keberhasilan Lampung meraih Mandaya Award 2026 dari Kemenko PMK RI. Menurutnya, penghargaan ini menjadi bukti kerja keras bersama, karena Lampung peringkat satu nasional dalam menanggulangi kemiskinan.
“Kita berhasil mencatatkan penurunan kemiskinan yang tajam dari 11,6 persen pada Maret 2025 jadi 9,3 persen pada Juni 2026 dan sukses mengentaskan sekitar 200 ribu jiwa. Capaian impresif ini harus terus kita pertahankan dan tingkatkan dengan tata kelola pemerintahan akuntabel,” ujar Marindo.
Terkait pelaksanaan pemeriksaan, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo memaparkan, entry meeting ini menandai mulainya fase pengujian mendalam atas kepatuhan dan kinerja pelaksanaan program pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, semester II tahun 2026 ini, fokus penugasan BPK mencakup Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
“Ada lima sasaran strategis objek pengujian, yaitu Kinerja Ketahanan Energi, Kinerja Ketahanan Pangan Jilid 2, Kinerja Pengelolaan RSUD, Kinerja Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Belanja Daerah,” katanya.
Nugroho menegaskan, BPK menjaga independensi dan objektivitas. Ia berharap Pemprov Lampung bersinergi melalui menyediakan data akurat dan tepat waktu.
Menanggapi hal tersebut, Sekdaprov Marindo langsung menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengawal kelancaran proses pemeriksaan secara penuh.
“Saya minta seluruh Kepala OPD yang menjadi lokus pemeriksaan kelima agenda strategis ini bersikap proaktif dan kooperatif. Pastikan ketersediaan data akurat, berikan akses informasi secara cepat, dan tunjuk staf teknis yang benar-benar memahami substansi data,” tegasnya.
Sejalan dengan instruksi Sekdaprov, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, menekankan seluruh jajaran OPD disiplin dalam melengkapi dokumen yang diminta tim pemeriksa BPK.
Bayana menegaskan, Inspektorat akan terus mengawal dan mengoordinasikan kelancaran proses pemeriksaan tersebut.
“Saya mengimbau seluruh dokumen, data pendukung, dan komunikasi dengan tim pemeriksa dikoordinasikan tertib melalui satu pintu. Ini untuk meminimalisasi salah informasi dan memastikan tak ada keterlambatan yang menghambat tugas tim BPK,” ujarnya.
Melalui kolaborasi dan transparansi ini, tata kelola keuangan serta kinerja pelayanan Pemprov Lampung dapat terus disempurnakan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (pemprov)
